KOTA JAMBI-Berita Harian Pagi Com-Lembaga Lihat Inspirasi Masyarakat(LLIM) kembali gelar aksi unjuk rasa meminta penegakan transparansi publik Terkait proyek Pedestrian payo selincah senilai 12 miliar lebih.
Aksi yang rencananya digelar pada dua titik akhirnya hanya berlangsung di Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi.
Disayangkan,Kepala Dinas, Kepala Bidang Cipta Karya atau yang mewakili dari DPU Kota Jambi tidak manusiawi dan tidak miliki hati nurani. Hal tersebut tampak dari gerbang yang ditutup rapat dan tidak ada komunikasi, cetus korlap.
Aksi yang dilontarkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari pajak rakyat yang dikelola oleh CV Frento dalam proyek pedestrian ini, benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak!, tegas koordinator aksi LLIM, Harvery kepada media ini, Senin, 23/02/2026.
Harvery menegaskan, dalam hal ini ada beberapa hal yang kami minta agar menjadi fokus perhatian DPRD Kota Jambi, Kejati Jambi dan Instansi terkait:
1. Fakta Hukum dan Transparansi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap proyek yang menggunakan dana APBD/APBN wajib transparan. Proyek pedestrian ini adalah milik publik!
Papan Proyek: papan informasi yang kurang jelas dalam hal mengenai Volume dan spesifikasi teknis,diduga proyek ini telah melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Sorotan Terhadap Kinerja Anggota Dewan
Sangat disayangkan, di saat LLIM akan menggelar orasi di depan Kantor DPRD Kota Jambi,beberapa sekuriti(pengamanan) mengatakan, “dak ado orang bang,kagek cape be “,tiru Harvery. Anggota DPRD Kota Jambi yang seharusnya menjalankan Fungsi Pengawasan (sesuai UU No. 23 Tahun 2014) justru tidak terlihat batang hidungnya!
Di mana fungsi Check and Balances?
Mengapa kantor kosong di hari kerja saat aspirasi masyarakat terkait dugaan korupsi proyek akan disuarakan dan membutuhkan penangananan segera,ujarnya.
Pembangunan tanpa pengawasan adalah pintu gerbang korupsi. Pembangunan tanpa kualitas adalah penghianatan terhadap mandat rakyat. Kami akan terus mengawal pedestrian Jalan Orang Kayo Pingai sampai benar-benar layak disebut sebagai fasilitas publik, bukan sekadar proyek penggugur anggaran!,tutupnya.
Pewarta : Harvery
About the Author
