PROVINSI JAMBI-Berita Harian Pagi Com-Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Kembali mendatangi Kantor Gubernur Jambi,Kali ini Kedatangan Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) guna Menyampaikan dugaan penyimpangan dan dugaan korupsi di RSUD Raden Mattaher Jambi.
Dalam orasinya, Muslim menyampaikan banyaknya keluhan warga serta temuan lapangan yang dinilai tak bisa lagi dianggap sebagai hal wajar.
Muslim menegaskan, titik persoalan bukan sekadar pelayanan yang dianggap menurun, tetapi dugaan tata kelola yang membuka ruang penyimpangan, termasuk pada belanja obat yang disebut berpotensi fiktif.
Usut Segera penyimpangan dan dugaan korupsi di RS Raden Mattaher,” ucap Muslim, seraya meminta penanganan dilakukan terang, terukur, dan tidak berlarut-larut.
Dalam surat dokumen tuntutan yang dibawa Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan ( AMUK ) memaparkan sejumlah temuan yang disebut bersumber dari keluhan masyarakat dan investigasi lapangan. Di antaranya :
1.kondisi pasien yang menumpuk di IGD
2.alasan ruang rawat inap penuh
3.persoalan ketersediaan obat
4.BMHP (bahan medis habis pakai) yang dinilai kerap kosong dan berdampak langsung pada keselamatan pasien.
Tidak Hanya itu,AMUK juga menyoroti persoalan lingkungan dan ketenagakerjaan, penumpukan limbah medis dan sampah yang dikhawatirkan membahayakan kesehatan, serta dugaan keterlambatan pembayaran gaji puluhan petugas cleaning service selama kurang lebih empat bulan. Keluhan lain yang ikut disorot adalah tarif parkir kendaraan roda empat yang dinilai mahal dan menjadi beban tambahan bagi keluarga pasien.
Dari sisi anggaran, AMUK menuliskan adanya dugaan penyimpangan Dana BLUD RSUD Raden Mattaher pada periode 2024–2025, serta kritik bahwa sejumlah pejabat pelayanan disebut lebih sibuk mengurus proyek dan “protek” ketimbang membenahi layanan inti. Mereka meminta pengusutan dilakukan berbasis audit dan pemeriksaan, bukan sekadar klarifikasi normatif.
AMUK mendesak Kejati Jambi segera melakukan audit keuangan dan tata kelola rumah sakit, memanggil serta memeriksa direktur dan para pejabat terkait, dan mengaudit dugaan permainan pada obat serta BMHP. Kami juga meminta APH segera menindaklanjuti dugaan masalah limbah B3,mendesak Gubernur Jambi agar segera mengevaluasi kinerja pimpinan dan pejabat RSUD Raden Mattaher, termasuk menyelesaikan tunggakan gaji cleaning service dan mengevaluasi vendor yang dinilai bermasalah.ucap Muslim kepada awak media.
Red…
About the Author
